🎾 Biaya Masuk Ma Annajah Petukangan Thanks for the help in this question how I can thank you?

See Masjid An Najah, Jakarta Selatan, on the mapDirections to Masjid An Najah Jakarta Selatan with public transportationThe following transit lines have routes that pass near Masjid An NajahHow to get to Masjid An Najah by Bus?Click on the Bus route to see step by step directions with maps, line arrival times and updated time to get to Masjid An Najah by Train?Click on the Train route to see step by step directions with maps, line arrival times and updated time stations near Masjid An Najah in Jakarta SelatanStation NameDistanceSeberang TK Islam Annajah2 min walkJORR2 min walkJORR 12 min walkTK Islam Annajah3 min walkJalan Haji Maisin Petukangan4 min walkSabar Raya5 min walkBus lines to Masjid An Najah in Jakarta SelatanLine NameDirectionC01CiledugVIEWC07Kebayoran LamaVIEWS07PONDOK ArenVIEW13Tendean → Puri BetaVIEW13BPancoran BaratVIEW13CDukuh AtasVIEW13DCBD CiledugVIEWM13Puri Beta 2VIEWBUS SEKOLAH 11Blok M Via SMKN 30VIEWAC73CiledugVIEWJAK32PetukanganVIEWS14Petukangan UtaraVIEWQuestions & AnswersWhat are the closest stations to Masjid An Najah?The closest stations to Masjid An Najah areSeberang TK Islam Annajah is 84 meters away, 2 min is 101 meters away, 2 min 1 is 111 meters away, 2 min Islam Annajah is 177 meters away, 3 min Haji Maisin Petukangan is 249 meters away, 4 min Raya is 327 meters away, 5 min Bus lines stop near Masjid An Najah?These Bus lines stop near Masjid An Najah13, 13B, 13C, AC73, C14, JAK32Which Train lines stop near Masjid An Najah?These Train lines stop near Masjid An NajahRANGKAS BITUNG LINE How far is the bus stop from Masjid An Najah in Jakarta Selatan? The nearest bus stop to Masjid An Najah in Jakarta Selatan is a 2 min walk away. What’s the nearest bus stop to Masjid An Najah in Jakarta Selatan?Seberang TK Islam Annajah, JORR and JORR 1 are the nearest bus stops to Masjid An Najah in Jakarta time is the first Bus to Masjid An Najah in Jakarta Selatan?The M13 is the first Bus that goes to Masjid An Najah in Jakarta Selatan. It stops nearby at 302 time is the last Bus to Masjid An Najah in Jakarta Selatan?The M13 is the last Bus that goes to Masjid An Najah in Jakarta Selatan. It stops nearby at 302 Masjid An Najah, Jakarta Selatan, on the mapPublic Transit to Masjid An Najah in Jakarta SelatanWondering how to get to Masjid An Najah in Jakarta Selatan, Indonesia? Moovit helps you find the best way to get to Masjid An Najah with step-by-step directions from the nearest public transit provides free maps and live directions to help you navigate through your city. View schedules, routes, timetables, and find out how long does it take to get to Masjid An Najah in real for the nearest stop or station to Masjid An Najah? Check out this list of stops closest to your destination Seberang TK Islam Annajah; JORR; JORR 1; TK Islam Annajah; Jalan Haji Maisin Petukangan; Sabar BITUNG LINEWant to see if there’s another route that gets you there at an earlier time? Moovit helps you find alternative routes or times. Get directions from and directions to Masjid An Najah easily from the Moovit App or make riding to Masjid An Najah easy, which is why over million users, including users in Jakarta Selatan, trust Moovit as the best app for public transit. You don’t need to download an individual bus app or train app, Moovit is your all-in-one transit app that helps you find the best bus time or train time information on prices of Bus and Train, costs and ride fares to Masjid An Najah, please check the Moovit the app to navigate to popular places including to the airport, hospital, stadium, grocery store, mall, coffee shop, school, college, and An Najah, Jakarta SelatanAttractions near Masjid An NajahMenara ban Pusat Penjualan Ban & Velg MobilKarya Motor Dealer Resmi YamahaKantor Pos PetukanganJalan Kemajuan Jalan RayaJalan Ciledug Raya Kemajuan2 Jalan Haji RadinHalte Tj JORRHalte Busway JorrJORRMTS Swasta AnnajahDare-X Cutting StickerMadrasah Aliyah AnnajahMTs AnnajahPlay Group & TK Islam AnnajahMts Dan MA AnnajahKb TK AL AminMasjid Al Amin Komp. Pesanggrahan PermaiCantik Cellular PetukanganSMK al-HikmahLapangan MTs/MA AnnajahPublic transit lines with stations closest to Masjid An Najah in Jakarta SelatanBus lines with stations closest to Masjid An Najah in Jakarta SelatanLast updated on December 10, 2022

1) Tahfidz Reguler, biaya normal seperti Program Pesantren MTs/MA. Untuk masuk program ini harus lulus ujian seleksi penerimaan. Biasanya ujian diadakan setelah 1-2 bulan dari awal semester (2) Tahfidz Beasiswa Full. Program ini gratis biaya bulanan, syaratnya harus lulus ujian seleksi ketat dan siap menghafal dengan target sebagai berikut: ^{1PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MA AN-NAJAH PETUKANGAN SELATAN JAKARTA Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Oleh ANA FITRIANA 106018200680 PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN-JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DT MA AN-NAJAH PETUKANGAN SETATAN JAKARTA Skripsi Diajukan Kepada Fakultas llmu Tarbiah dan Keguruan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Oleh ANA FITRIANA 1060182005801 Di bawah bimbingan Drs Mudjahid AK PRODI MANAJEMEN KEPENDIDIKAN ISIAM FAKUTTAS ITMU TARBIYA}I DAN KEGURUAN UIN SYARIF JAKARTA 3LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI Skipsi yang berjudul "Pembiayaan Pendidikan Di MA An-Najah petukangan selatan Jakarta" diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan telah dinyatakan Lulus dalam ujian Munaqasah pada tanggal 23 September 20ll di hadapan Dewan Penguji. Karena itu, penulis berhak memperoleh Gelar Sadana Sl pada Jurusan Kependidikan Islam - Manajemen Pendidikan. Jakarta, 23 September 2011 Panitia Ujian Munaqasyah Ketua Panitia KetuaJurusanKl-ManajemenPendidikan Tanggal Drs. Rusydv Zakaria, NIP. 19560530 198503 1 002 *r/a/tt NIP. 19650717 199403 I 005 Penguji I Drs. Rusydy Zakaria, NrP. 19560530 198s03 1 002 Penguji II Drs. Abdul Hamid Cebba. Tanda Ta ,lu ?$..9..9=btl Mengetahui, Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keg 4UJI REFERENSI Seluruh referensi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang berjudul "Pembiayaan pendidikan Di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta Selatan" yang disusun oleh Ana Fitriana NIM i06018200680 Program Studi Manajemen Pendidikan Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, telah diuji kebenarannya oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 13 September 201 1. Jakarta 1 3 September 20ll Dosen Pembimbing "\-Drs. Mudiahid AK 5ry I I l SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nama ; Ana Fitriana Tempat/Tgl. Lahir ; Tangerang, 16 Februari lggg ;106018200680 ; Kependidikan Islam-Manajemen pendidikan ; Pembiayaan Pendidikan di MA An Najah petukangan NIM Jurusan/Prodi Judul Skripsi Selatan Jakarta Dosen pembimbing ; Drs. Mudjahid AK Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat benar-benar hasil karya saya sendiri dan saya bertanggung jawab secara akademis atas apa yang saya tulis. 6ii ABSTRAK Ana Fitriana 106018200680. Pembiayaan Pendidikan Di MA An-Najah Petukangan Selatan jakarta. Skripsi di bawah bimbingan Drs. Mudjahid AK Jurusan Kependidikan Islam. Program Studi Manajemen Pendidikan. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan FITK. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2011 Pendidikan pada dasarnya tidak terlepas dari masalah biaya. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang di dalamnya terdapat kegiatan proses belajar mengajar, maka agar kegiatan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, harus ada pembiayaan atau pendanaan yang baik atau mencukupi dari sekolah. Permasalahan pertama meliputi;Perencanaan dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di sekolah meliputi; keterlibatan guru dan komite dalam penyusunan RAPBS, kedua; Distribusi atau pemakaian terhadap dana pendidikan, meliputi; kurang efektifnya penyaluran terhadap pembiayaan pendidikan. Ketiga; Evaluasi terhadap penggunaan dana pendidikan, meliputi; kurangnya keterlibatan pengawas eksternal seperti komite sekolah, agar terciptanya transparansi pembiayaan sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan pendidikan, upaya sekolah dalam meningkatkan pembiayaan pendidikan dan hasil pembiayaan pendidikan di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitaif yang menggunakan metode deskriptif. Yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan suatu kegiatan atau keadaan tertentu yang telebih dahulu menganalisis kejadiannya, untuk kemudian dibandingka dengan teori yang ada. teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi langsung dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan hasil wawancara penulis, pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan Di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta belum berjalan dengan maksimal. Hal ini terlihat perencanaan RAPBS , sekolah hanya melibatkan kepala sekolah, bendahara, dan pihak yayasan, sumber dana, sekolah hanya memiliki sumber dana yang mayoritas berasal dari walimurid atau siswa, distribusi atau penyaluran, sekolah mayoritas penyaluran dana itu untuk gaji guru atau kesejahteraan pegawai, pengawasan dan evaluasi, sekolah tidak melibatkan komite sekolah dalam proses pengawasan dan evaluasi ini. Upaya sekolah dalam meningkatkan pembiayaan pendidikan di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta. 1 kegiatan pedoman penyusunan RAPBS yang baik, 2 kegiatan promosi sekolah untuk memperoleh sumber dana dari donatur agar tidak terjadiya kekurangan dana, 3 kegiatan pembinaan dari yayasan agar lebih baik dalam penyusunan RAPBS, yaitu pada kegiatan pengawasan dan evaluasi komite dilibatkan agar terjadinya transparansi keuangan sekolah. 7iii KATA PENGANTAR Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah SWT yang Maha Segalanya dan selalu dekat dengan hamba-Nya. Syukur senantiasa terucapkan atas segala nikmat dan rahmat-Nya hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kejahiliyahan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi dengan judul ”Pembiayaan Pendidikan di MA AN NAJAH Petukangan Selatan Jakarta” disusun sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana pendidikan pada Program Studi manajemen pendidikan, Fakultas ilmu tarbiah dan keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian skripsi ini semata-mata bukanlah hasil usaha penulis, melainkan banyak pihak yang telah memberikan bantuan, petunjuk, bimbingan, motivasi, dan semangat. Untuk itu penulis merasa pantas berterima kasih kepada 1. Bapak Prof. Dr. Dede Rosada, MA selaku Dekan Fakultas ilmu tarbiah dan keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Bapak Rusydy Zakaria, selaku ketua jurusan kependidikan islam sekaligus sebagai dosen penasehat akademik yang telah meluangkan banyak waktu nya dalam membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 3. Bapak Drs. H. Mu’arif SAM., selaku ketua kaprodi Manajemen Pendidikan yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, dan Mbak 8iv Ifah Zahriani yang telah membantu penulis dalam hal administrasi Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 4. Bapak Drs. Mudjahid AK selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, dan banyak memberikan masukan, nasihat, serta arahan kepada penulis selama menyusun skripsi. Thanks for everythink pak, semoga Allah membalas kebaikan dan budi muliamu. 5. Seluruh dosen Program Studi Manajemen Pendidikan yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna, selama penulis mengikuti perkuliahan. 6. Segenap jajaran staf Kependidikan Islam Manajemen Pendidikan Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 7. Bapak Drs. H. Ashari, MM selaku Direktur Pendidikan di MA AN NAJAH yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut. 8. Segenap Responden MA AN NAJAH Petukangan Selatan Jakarta kepala sekolah, bendahara yayasan, yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. 9. Pengelola perpustakaan utama dan perpustakaan FITK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, terimakasih atas referensi yang telah dipinjamkan kepada penulis sebagai pedoman dalam kajian teori yang penulis susun dalam skripsi ini. 10. Kedua orang tuaku, Babeh Hasibuan dan Emak Umenah yang aku sayangi serta ibu Siti Kariyah dan bapak H. Firdaus Husen mertua yang penulis 9v hormati. Terima kasih atas spirit of my life, yang selalu mendo’akan dan memberikan dukungan baik moril, materiil maupun spiritual yang tak terhingga, serta nasihat kepada penulis untuk selalu semangat menggapai cita-cita, dan selalu menjadi sumber inspirasi dan kekuatan. 11. Suamiku tercinta dan terkasih Ferdy firdaus, anak-anakku Indi Salwa Zahrina dan Nadira Aulia Putri maafin Nda selalu meninggalkan kalian, terima kasih atas semua cinta dan kasih kalian yang telah diberikan, serta senantiasa memberikan masukan ilmu dan motivasi untuk bunda agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 12. Keluarga besarku teruntuk kakak ku Nurhasanah, Nurkomariah, Zainuddin, Muhammad Nur dan untuk adikku tersayang Nur’aini serta keponakan-keponakanku tersayang yang senantiasa mendo’akan. Terima kasih atas segala dukungan yang selalu ada dalam setiap fase hidup dan pendidikanku. I love you all. 13. Teman-teman KI-MP Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan angkatan 2006 khusus nya buat “ jeng Affah Musyarofah, dan Angga Lucyana ” yang sama-sama merasakan suka dan duka semasa kuliah, terima kasih atas semua kenangan dan kebersamaan yang indah selama ini. Tetap Semangat Untuk Meraih Masa Depan yang Lebih Baik. 14. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian semua. 10vi Akhir kata dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca lain. Jakarta, 22September 2011 11iv DAFTAR ISI PERNYATAAN ILMIAH ... i ABSTRAKSI ... ii KATA PENGANTAR ... iii DAFTAR ISI... iv DAFTAR TABEL ... vi DAFTAR LAMPIRAN ... vii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1 B. Identifikasi Masalah ... 4 C. Pembatasan Masalah ... 4 D. Perumusan Masalah ... 5 E. Manfaat Penelitian ... 5 BAB II LANDASAN TEORI A. Kajian teori I. Hakikat pembiayaan pendidikan a. Konsep pembiayaan pendidikan……… 6 b. Ruang lingkup pembiayaan pendidikan……… 8 c. Klasifikasi pembiayaan pendidikan……….. 9 II. Perencanaan pendidikan……….. 10 III. Sumber dana pembiayaan pendidikan……… 18 IV. Distribusi pembiayaan pendidikan………. 21 V. Evaluasi terhadap penggunaan pembiayaan pendidikan a. Konsep pengawasan……….. 22 b. Prinsip-prinsip pengawasan……….. 23 c. Prosedur pengawasan……… 24 d. Sasaran pemeriksaan ………. 25 e. Konsep evaluasi………. 28 B. Kerangka berfikir………. 33 BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Tujuan penelitian……….. 35 B. Tempat dan Waktu Penelitian ………. 35 C. Pendekatan dan Metode Penelitian…..………... 36 D. Teknik dan Instrument Pengumpulan Data………. 36 E. Kisi-kisi Instrument Pengumpulan Data………... 38 F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data………. 40 BAB IV HASIL PENELITIAN A. Gambaran umum sekolah MA AN-NAJAH JAKARTA a. Profil sekolah ……… 41 12v B. VISI dan MISI MA AN-NAJAH JAKARTA ... 42 C. Keadaan sumber daya kependidikan a. Keadaan Guru ... 43 b. Keadaan siswa………. ... 44 c. Keadaan pegawai ……… 45 d. Keadaan sarana dan Prasarana sekolah……… ... 45 e. Struktur organisasi ………. 47 f. Prestasi sekolah ……….. 47 D. Hasil Temuan Tentang Pembiayaan pendidikan 48 Dana... 51 c. Distribusi... 52 d. Pengawasan dan Evaluasi... 52 BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN ... 55 B. SARAN ... 56 DAFTAR PUSTAKA ... 57 LAMPIRAN-LAMPIRAN 13vi DAFTAR TABEL Tabel 1 Kisi-kisi Instrument Pengumpulan Data Tabel 2 Rincian budget kirikulum dan pembelajaran berbagai kegiatan secara sederhana Tabel 3 Rincian budget kesiswaan Tabel 4 Profil Sekolah Tabel 5 Keadaan Guru Tabel 6 Keadaan Siswa Tabel 7 Keadaan Pegawai Tabel 8 Keadaan sarana dan prasarana Tabel 9 Struktur Organisasi Sekolah MA AN-NAJAH PETUKANGAN SELATAN JAKARTA 14vii DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 APBS MA AN-NAJAH PETUKANGAN SELATAN JAKARTA Lampiran 2 Kartu Pembayaran Keuangan Sekolah Lampiran 3 Kwitansi Sekolah Lampiran 4 Buku rekapan setoran bendahara sekolah Lampiran 5 Catatan pengeluaran harian Lampiran 6 Buku pemasukan dan pengeluaran Lampiran 7 Contoh Pengawasan harian terhadap pembiayaan pendidikan sekolah Lampiran 8 Pedoman wawancara Pembiayaan Pendidikan dengan Kepala Sekolah Lampiran 9 Berita acara wawancara Pembiayaan Pendidikan Dengan Kepala Sekolah Lampiran 10 Pedoman wawancara pembiayaan pendidikan dengan Direktur Pendidikan dan Pengawasan Lampiran 11 Berita acara wawancara pembiayaan pendidikan dengan Direktur pendidikan dan Pengawasan Lampiran 12 Pedoman wawancara dengan Bendahara sekolah Lampiran 13 Berita acara wawancara dengan Bendahara Sekolah Lampiran 14 Daftar keadaan Guru dan Karyawan Lampiran 15 Permohonan Dosen Pembimbing Skripsi Lampiran 16 Surat Bimbingan Skripsi Lampiran 17 Surat izin Penelitian Lampiran 18 Daftar Uji Referensi dosen pembimbing Lampiran 19 Daftar Uji Referensi Jurusan 15viii Lampiran 20 Surat keterangan dari YAYASAN MA AN-NAJAH PETUKANGAN 161 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pendidikan merupakan proses dinamis dan selalu berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta perkembangan masyarakat. Pendidikan memang menjadi kebutuhan dalam mencapai tujuan bersama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa seperti ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945. Demikian pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia, maka diperlukan suatu pendidikan yang berkualitas agar dapat menunjang kehidupan manusia itu sendiri. Dalam undang-undang system pendidikan nasional Sisdiknas No 20 tahun 2003 bab II pasal 3, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.1 Pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat terlepas dari masalah biaya. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu singkat. Oleh karena itu, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat, maupun orang tua keluarga untuk 1Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pendidikan No. 172 menghasilkan pendidikan bagi anaknya harus dipandang sebagai investasi. Uang yang dikeluarkan dibidang pendidikan sebagai bentuk investasi pada periode tertentu, di masa yang akan datang harus dapat menghasilkan keuntungan atau manfaat secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam hal ini, maupun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak2. Sesuai dengan tanggung jawab pembiayaan pendidikan yang dinyatakan dalam Undang-Undang tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada BAB XIII pasal 46 ayat 1 yaitu “Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”.3 Pembiayaan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab seluruh komponen baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga masyarakat, termasuk di dalamnya orang tua murid. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya di sekolah. Untuk itu perlu mendapat perhatian yang lebih besar baik dari pemerintah, maupun swasta dan masyarakat. Sekolah dapat dipandang sebagai produsen jasa pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang lulusan. Untuk menghasilkan sumber daya manusia diharapkan, tidak mungkin terjadi secara alamiah dalam arti tanpa usaha dan pengorbanan. Mutu dari keluaran yang diharapkan banyak dipengaruhi oleh besarnya usaha dan pengorbanan yang diberikan. Semakin tinggi tuntutan mutu, akan berdampak pada 2 E. Mulyasa, Menjadi kepala sekolah professional, Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2005, Cet. Ke-5, hal 193-194 3 Undang-undang dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendidikan tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta DEPAG, 2006. h. 30 183 jenis dan pengorbanan yang harus direlakan. Pengorbanan yang antara lain diterjemahkan menjadi biaya merupakan faktor yang tidak mungkin diabaikan dalam proses pendidikan. Dan untuk menghasilkan itu semua sekolah membutuhkan pembiayaan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang di dalamnya terdapat kegiatan proses belajar mengajar, maka agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, harus ada pembiayaan atau pendanaan yang baik atau mencukupi dari pihak sekolah. Apabila pembiayaan pendidikan pada sekolah baik, maka proses belajar mengajarpun diharapkan akan berjalan dengan lancar. Dalam perkembangan dunia pendidikan dewasa ini dengan mudah dapat dikatakan bahwa masalah pembiayaan menjadi masalah yang rumit untuk dipikirkan oleh para pengelola pendidikan. Karena masalah pembiayaan pendidikan menyangkut masalah tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran dan aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan. Fungsi pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan sekolah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. Ketidakmampuan suatu lembaga untuk menyediakan biaya, akan menghambat proses belajar mengajar. Hambatan pada proses belajar mengajar dengan sendirinya menghilangkan kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba menelusuri berbagai proses pembiayaan pendidikan di MA AN-NAJAH PETUKANGAN SELATAN JAKARTA SELATAN mulai dari; keterlibatan guru dan komite dalam penyusunan RAPBS, lemahnya kemampuan kepala sekolah dalam mengelola sumber dana pendidikan untuk memperlancar proses pendidikan, kemudian keseimbangan antara pemasukan dengan penyaluran terhadap pembiayaan pendidikan di sekolah, selanjutnya kurangnya keterlibatan pihak luar dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan pembiayaan pendidikan di sekolah. MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta, merupakan salah satu lembaga pendidikan swasta yang berada di bawah binaan yayasan pendidikan Islam, MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta sebagai lembaga pendidikan formal di 194 bawah naungan DIKNAS secara umum hingga keberadaannya sangat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi keberlangsungan dunia pendidikan di tanah air ini. Hal ini mendorong penulis untuk menjadikannya objek penelitian yang terfokus kepada pelaksanaan pembiayaan pendidikan, oleh karenanya penulis memberi judul ” “Pembiayaan Pendidikan Di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta”. peneliti memilih objek penelitian pada MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta ini didasari pada hal yang oleh peneliti anggap layak untuk melakukan penelitian dilokasi tersebut, yaitu MA An-Najah yang telah memiliki akredatisai A, dan memiliki sarana pembelajaran yang cukup memadai serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkopetensi pada bidangnya, hal yang demikian ini merupakan wujud dari telah terlaksananya pembiayaan pendidikan yang cukup baik. B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dilakukan identifikasi masalah antara lain sebagai berikut 1. Kurangnya keterlibatan guru dan komite dalam penyusunan RAPBS 2. Kurang kreatifnya sekolah dalam pengelolaan sumber dana untuk memperlancar program sekolah. 3. Kurang efektifnya penyaluran terhadap pembiayaan pendidikan. 4. Kurangnya keterlibatan pengawas eksternal seperti komite sekolah, agar terciptanya transparansi pembiayaan sekolah. C. Pembatasan Masalah Agar pembahasan yang akan dipaparkan oleh penulis sesuai dengan latar belakang masalah, maka penulis membatasi permasalahan pada; pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta Selatan. Meliputi; kurangnya keterlibatan guru dan komite sekolah dalam penyusunan RAPBS, kurang kreatifnya sekolah dalam pengelolaan sumber dana untuk memperlancar program sekolah, evaluasi pembiayaan pendidikan tidak 205 melibatkan komite sekolah dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana sekolah. D. Perumusan Masalah Agar penulisan skripsi ini lebih terarah berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut; “sejauhmana pelaksanaan Pembiayaan pendidikan Di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta Selatan” ; meliputi kurangnya keterlibatan guru dan komite sekolah dalam penyusunan RAPBS, kurang kreatifnya sekolah dalam pengelolaan sumber dana untuk memperlancar program sekolah, evaluasi pembiayaan pendidikan tidak melibatkan komite sekolah dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana sekolah. E. Manfaat penelitian Manfaat dari penelitian ini antara lain; a. Untuk pengembangan ilmu, terutama bagi penulis sendiri dalam mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan Pembiayaan Pendidikan di MA An-Najah b. Untuk menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis dalam merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. c. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi kepala sekolah, guru, pemerintah dan instansi yang terkait dalam merencanakan Pembiayaan Pendidikan. d. Sebagai bahan acuan atau literature bagi peneliti lain yang berkepentingan dengan tema yang sama yaitu Pembiayaan Pendidikan. 216 BAB II KAJIAN TEORI A. KAJIAN TEORI 1. HAKIKAT PEMBIAYAAN PENDIDIKAN a. Konsep pembiayaan pendidikan Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental instrumental input yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan. Biaya cost dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga. Dalam pengertian ini, misalnya iuran siswa adalah jelas merupakan biaya, tetapi sarana fisik buku sekolah dan guru juga adalah biaya. Bagaimana biaya itu direncanakan, diperoleh, dialokasikan dan dikelolamerupakan persoalan pembiayaan dan pendanaan pendidikan educational finance.1 1 Supriadi, dedi, Prof, Dr, Satuan Biaya Pendidikan dasar dan menengah cet ke-2, Bandung; Rosdakarya, 2004 hal; 3-4 227 Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran, penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan Dari definisi diatas dapatlah dikemukakan pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan pengeluaran yang harus dikeluarkan seorang siswa sebelum mengikuti proses pendidikan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan. b. Ruang lingkup pembiayaan pendidikan Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Secara konseptual, besarnya biaya yang digunakan misalnya; untuk kegiatan akademik dan pembinaan kesiswaan dan kemampuan dalam penyediaan anggaran merupakan petunjuk kelayakan feasibility sebuah institusi persekolahan. Institusi pendidikan dan pelatihan harus mampu menggaransi bahwa setiap item kegiatan yang akan dilakukan didukung oleh kemampuan financial yang memadai. Menurut Danim, pembiayaan pendidikan mencakup 4 aspek antara lain 1 Pembelajaan capital capital expenditures, adalah pengeluaran lembaga pendidikan untuk mendapatkan aset-aset yang dibutuhkan seperti tanah, bangunan atau peralatan-peralatan berat yang bersifat mayor lainnya. 2 Pembelanjaan rutin current expenditures, adalah pengeluaran lembaga pendidikan yang berlangsung secara kontinu dan bersifat berulang-ulang untuk memperlancar operasi program akademik dan non akademik 2 Syaiful syagala, manajemen berbasis sekolah dan masyarakat, Jakarta; Nimas Multima, 2004. hal; 175 238 3 Pembelanjaan pendidikan educational expenditures merupakan bagian dari pembelanjaan pendidikan dan pembelanjaan umum dari lembaga pendidikan, yang terkait langsng dengan kepentingan pembelanjaan dan kesejahteraan siswa 4 Pembelanjaan pendidikan dan umum educational and general expenditures, merupakan pembelanjaan rutin lembaga pendidikan yang bersifat mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran penelitian dan pengembangan, penelitian-penelitian terorganisasi serta pelayaan kepada masyarakat. c. Klasifikasi pembiayaan pendidikan Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran yang berupa sumber daya input baik berupa barang natural atau berupa uang yang ditujukan untuk menunjang proses belajar mengajar. Klasifikasi biaya secara garis besar terbagi menjadi dua; 1 biaya uang money cost dan biaya kesempatan oppprtunity cost Biaya uang dari suatu kegiatan ekonomi adalah biaya pendidikan yang riil dikeluarkan oleh penyelenggaraan pendidikan seperti gaji tenaga kependidikan dan gaji tenaga non kependidikan. Biaya bahan dan peralatan serta biaya sering disebut gedung. Sedangkan biaya kesempatan yang sering disebut sebagai biaya alternative adalah biaya uang yang menghilang. Dalam kaitannya dengan dana pendidikan, Thomas 1985 mengungkapkan adanya klasifikasi dana dalam pendidikan antara lain sebagai berikut a. Dana langsung dan dana tak langsung. Dana langsung adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangka dana tak lengsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah. Misalnya biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan dan harga kesempatan. 249 b. Dana masyarakat dan dana pribadi. Dana masyarakat adalah dana yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan atau pengeluaran rumah tangga. c. Dana bentuk uang dan bukan dana bentuk uang . Dalam konteks perencaan pendidikan pemahaman terhadap berbagai aspek pembiayaan pendidikan sangatlah penting. Pemahaman dimaksud merentang dari hal-hal yang sifatnya mikro satuan pendidikan hingga yang makro nasional, antara lain meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektifitas dan efesiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya diukur dari perubahan-perubahan kuantitatidf dan Konsep pembiayaan pendidikan yang dimaksud oleh penulis dalam skripsi ini adalah pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat diepaskan dari masalah biaya atau moneter. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat, maupun orang tua keluarga untuk menghasilkan pendidikan atau membeli pendidikan bagi anaknya harus dipandang sebagai investasi. Dalam hal ini bagaimana perencanaan, sumber dana, distribusi dan pengawasan atau evaluasi, serta pertanggung jawaban kepala sekolah dalam mengelola pembiayaan pendidikan di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta Selatan. 3 Supriadi, dedi, Prof, Dr, Satuan Biaya Pendidikan dasar dan menengah, cet-2 , Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2004, hal; 4 2510 2. PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN Perencanaan planning adalah 1 pemilihan penetapan tujuan-tujuan organisasi, 2 penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metoda, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya perencanaan kreatif merupakan pekerjaan penentuan factor-faktor, kekuatan, pengaruh dan hubungan-hubungan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sebelum mengerjakan seseuatu harus disusun terlebih dahulu dalam suatu perencanaan, dengan maksud untuk melancarkan pencapaian tujuan, termasuk dalam mengelola menajemen keuangan di sekolah. Arti dari manajemen keuangan itu sendiri adalah tindakan pengurusan tata usaha keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan. Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam manajemen pendidikan itu sendiri. Rencana-rencana dibutukan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik Untuk pencapaian tujuan-tujuan itu. Disamping itu, rencana memungkinkan; a. organisasi bisa memperoleh dan mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan. b. para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih, dan c. kemajuan dapat terus dimonitor dan diukur, sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkatan kemajuan tidak memuaskan. 2611 Planning dapat dirumuskan oleh Piet Sahertian sebagai langkah persiapan yang diarahkan kepada tujuan dan bertitik kulminasi pada suatu keputusan yang berfungsi sebagai landasan bagi langkah tindakan Dalam sebuah perencanaan pembiayaan pendidikan, perlu adanya penyusunan anggaran yang merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau kesepakatan antara puncak pimpinan yang dalam hal ini adalah kepala sekolah dengan bawahan dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran pada sekolah, perencanaan anggaran itu tertuang pada rencana anggaran pendapatan belanja sekolah RAPBS. RAPBS mencerminkan kekuatan sekolah dalam membiayai penyelenggaraan pendidikannya sekaligus menggambarkan rata-rata status sosial ekonomi keluarga para siswa. RAPBS terdiri atas rencana pendapatan dan pengeluaran atau belanja sekolah. Dalam rencana pendapatan, terdapat komponen sumber dari pemerintah, siswa terutama dari iuran rutin sekolah, atau lazim disebut iuran BP3 dan sumbangan masyarakat lainnya. Sementara itu untuk pengeluaran terdapat komponen gaji guru pegawai yang biasanya paling dominan dan non gaji pemeliharaan dan pengadaan sarana penunjang. RAPBS juga ditentukan oleh sejumlah siswa sekolah yang jumlah siswanya besar akan mendapatkan dana yang lebih besar pula dari iuran siswa yang dikelola oleh sekolah bersama BP3 atau komite sekolah. Pada era manajemen berbasis sekolah MBS sekarang badan penyelenggaraan pendidikan BP3 dihapus dan fungsinya diwadahi dalam komite sekolah. Namun pada kenyataannya, RAPBS juga tidak dengan sendirinya mencerminkan keseluruhan dana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah, karena dalam kenyataannya banyak dana lain yang dikelola oleh sekolah 4 2712 tetapi tidak dicatat dalam RAPBS atau tidak langsung dikelola oleh sekolah namun dikeluarkan oleh keluarga siswa untuk membiayai kebutuhan sekolah. Dalam dunia pendidikan sekolah sangat terpengaruhi oleh berbagai perubahan, baik dalam aspek politik, sosial budaya, ekonomi, tehnologi, industry, maupun informasi. Pembaharuan dalam aspek-aspek tersebut menuntut para pengambil keputusan kebijakan pendidikan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Dengan demikian, dalam penyusunan RAPBS penting untuk diperhatikan berbagai peluang pembiayaan pendidikan. Strategi pembiayaan pendidikan dalam penyusunan RAPBS dimulai dengan mengkaji perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan, tuntutan peningkatan mutu pendidikan yang mungkin membuka peluang dalam hubungan ini pemberian kewenangan kepada kepala sekolah otonomi untuk mengelola keuangan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya menjadi sangat strategis. Dalam strategi RAPBS sangat dipengaruhi oleh misi dan factor lingkungan pendidikan sekolah. Lingkungan pendidikan dapat digolongkan menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal sekolah mencakup tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kelengkapan fasilitas, dan biaya yang tersedia di setiap sekolah. Sedangkan lingkungan eksternal sekolah mencakupp kondisi sosial ekonomi dan aspirasi masyarakat. Keadaan sosial ekonomi orangtua, globalisasi informasi dan tehnologi dan industri yang berkkembang sangat cepat sehingga sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Analisis factor internal sekolah sangat diperlukan dalam menyusun RAPBS. Analisis keefektifan biaya cost effectiveness analysis merupakan cara terbaik dalam menyusun RAPBS yang berorientasi terhadap skala prioritas dan Kemudian proses pengembangan RAPBS pada umumnya menempuh langkah-langkah pendekatan dengan prosedur sebagai berikut; 5 Fattah, Nanang, Dr, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, cet-3,Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2004, Hal; 56 2813 a. Pada tingkat kelompok kerja, pada tingkat sekolah kelompok kerja terdiri dari para pembantu kepala sekolah memiliki tugas antaralain melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan, selanjutnya diklasifikasikan dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan. b. Pada tingkat kerjasama dengan komite sekolah, kemudian melakukan rapat pengurus dan rapat anggota dalam rangka mengembangkan kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPBS c. Sosialisasi dan legalitas, pada tahap ini kelompok kerja melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, serta mengajukan usulan RAPBS kepada kantor Inspeksi Pendidikan untuk mendapat pertimbangan dan Partisipasi public dalam pengelolaan sekolah menjadi salah satu cara pencegahan penyelewengan anggaran dana. Menurut coordinator divisi monitoring pelayanan public yang juga seorang penulis buku “Sekolah Harapan, Sekolah anti korupsi”. Menambahkan, diperlukan actor-aktor aktif di sekolah untuk menjamin transparasi dana sekolah, “melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, dana masyarakat dalam penyusunan RAPBS partisipatif”.7 Di dalam menyusun rencana anggaran, harus ada seseorang yang bertanggungjawab untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh proses penganggaran organisasi yang bekerja dibawah arahan tim anggaran. Penyusunan anggaran dalam suatu organisasi biasanya dikoordinasikan oleh tim anggaran dan departemen anggaran. Tim atau komite anggaran anggotanya terdiri atas manajer divisi dan manajer lainnya yang melaksanakan fungsi-fungsi pokok kegiatan suatu organisasi atau unit organisasi. Tim anggaran berperan dalam pemeriksaan anggaran yang dibuat, memberikan tuntutan kebijakan dan tujuan anggaran, mengasistensi 6 Mulyasa, E, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2006. 2914 unit-unit penyusunan anggaran, menyelesaikan berbagai konflik anggaran, menyetujui anggaran final sebelum disetujui oleh dewan komisaris, serta memonitor kerja aktual dari pelaksanaan anggaran. Dibawah ini merupakan contoh konsep pembiayaan sekolah umumnya untuk waktu satu tahun akademik. Untuk pembiayaan kurikulum dan pembelajaran berbagai kegiatan secara sederhana dapat dilihat rinciannya pada tabel;8 Tabel 2 Pokok budget Projek Perencanaan Projek Pengkoordinasian Projek Pelaksanaan Projek Pengendalian Kurikulum Penyusunan Kurikulum Rapat MGMP Perubahan Kurikulum Menuju KTSP Undangan Rapat Penyusunan SAP Rapat MKKS Penyusunan SAP Kontekstual Transport Rapat Buku Pegangan Guru Rapat Guru Bidang Studi dan Rumpun Penyusunan Buku pegangan Guru Daftar Hadir Buku Pegangan Siswa Rapat dengan Komite Sekolah Pengadaan Buku Pegangan Siswa Notulen Rapat Metode Pembelajaran Koordinasi sekolah dengan dunia bisnis Pengayaan materi metode Pembelajaran laporan pertaggungjawaban keuangan 8 Dr. Harsono, Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan, Yogyakarta; Pustaka Bok Publisher. 2007. Hal; 58-63 3015 guru Media pembelajaran Pengadaan media pembelajaran Buku, barang, alat PBM Jadwal pembelajaran Rapat guru lengkap Tatap muka di kelas Arsip jadwal Rencana kegiatan guru bidang studi Pembentukan pembimbing studi wisata Belajar di laboratorium Arsip pedoman praktek, petunjuk karyawisata Pedoman praktek Pembentukan panitia karyawisata Studi wisata Laporan praktek dan karya wisata Pedoman karyawisata Rapat pengelola lab Penelitian siswa Evaluasi Jadwal ujian Formatif Rapat guru Pelaksanaan tes dan ujian Nilai formatif Ujian sumatif Pembentukan panitia tes dan ujian Pelaksanaan ME Nilai sumatif Ujian Nasional Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Nilai Ebtanas Kartu tes Sertifikat evaluasi program Tata tertib Sertifikat evaluasi manajerial Adapun untuk budget kesiswaan rinciannya pada tabel berikut ini; Tabel 3 Budget pokok Perencanaan Pengkoordinasikan Pelaksanaan Pengendalian Siswa baru Promosi Rapat komite sekolah, pimpinan sekolah, guru, Publikasi melalui media elektronik dan Software dan hardware SPMB 3116 karyawan lengkap cetak atau media lainnya Penetapan target siswa baru Konsultasi dengan Dinas Pendidikan Penyusunan Sistem Informasi PSB Dokumen pendaftaran Pembentukan panitia PSB Pelaksanaan pendaftaran, seleksi, dan pengumuman Dokumen informasi dan penerimaan Jadwal kegiatan panitia Pemberian tanda terima kepada calon yang memenuhi syarat Daftar siswa baru yang teregistrasi sesuai kalender Organisasi siswa Pembentukan organisasi kesiswaan yang baik Rapat pimpinan sekolah, bidang kesiswaan dan perwakilan siswa senior Pembentukan tata tertib dan persyaratan pembentukan organisasi siswa Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembentukan organisasi kesiswaan Pembinaan semua organisasi kesiswaan yang baik Pemilihan umum siswa pengajuan calon kepada kepala sekolah dan penetapan susunan kepengurusan Dokumen pengesahan organisasi kesiswaan Pengelolaan output Rencana pembentukan organisasi alumni Rapat pimpinan dengan perwakilan alumni Pembentukan organisasi alumni, jaringan Dokumen alumni 3217 alumni, dan pelacakan alumni 3. SUMBER DANA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN Sumber dana pendidikan adalah pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima setiap tahunnya oleh lembaga sekolah dari sumber resmi dan diterima secara teratur. Adapun sumber penerimaan tersebut terdiri dari pemerintah pusat APBN, pemerintah daerah APBD, orangtua murid BIP3, dan masyarakat. Penerimaan yang bersumber dari pemerintah pusat terdiri dari gaji, subsidi atau bantuan pembiayaan penyelenggaraan SDN SBPP-SDN, dan dana operasional perawatan DOP. Adapun menurut buku Pembiayaan pendidikan di Indonesia membagi empat golongan sumber dana antaralain; 1 hasil penerimaan umum pemerintah, pada dasarnya merupakan sumebr yang terpenting untuk pembiayaan pendidikan. Termasuk dalam golongan ini semua penerimaan pemerintah disemua tingkat pemerintahan, baik pajak, bantuan luar negeri maupun pinjaman oleh pemerintah. Besarnya biaya dan penerimaan pemerintah tersebut ditentukan oleh aparat keuangan pemerintah ditingkat pusat maupun daerah, yang dipertimbangkan berdasarkan prioritas-prioritas pendidikan dibandingkan dengan kegiatan pemerintah dibidang lainnya. 2 penghasilan pemerintah khusus diperuntukan pendidikan, meskipun itu merupakan suatu bagian dari penerimaan pemerintah, perlu dipisahkan dalam pembahasan ini. Termasuk dalam golongan ini bantuan atau pinjaman dari luar negeri yang diperuntukkan pendidikan, seperti bantuan UNICEF atau UNISCO, pinjaman dari Bank Dunia dan sebagainya. 3318 3 iuran sekolah, adalah pembayaran orang tua murid langsung kepada sekolah, berdasarkan jumlah anak mereka yang dididik di sekolah tersebut. Keputusan mengenai sekolah yangmana anak-anak mereka akan dididik dan apakah iuran sekolah tersebut akan dibayar adalah hak orangtua murid, walaupun jumlah iuran itu biasanya ditentukan oleh pemerintah atau sekolah atau Yayasan. Peranan orangtua murid dalam menentukan jumlah itu biasanya terbatas kepada keanggotaannya badan sekolah, Yayasan, dan sebagianya. 4 sumbangan-sumbangan sukarela lainnya, termasuk juga sumbangan perseorangan. Sumbangan dari masyarakat, panti darma atau badan agama baik dalam negeri maupun luar negeri, berupa uang tunai, barang, jasa-jasa, hadiah-hadiah, pinjamandan segala usaha sekolah sendiri untuk mengumpulkan Hubungan Pembantuan Keterbatasan pemerintah dan institusi pendidikan menyediakan dan mengalokasikan dana menuntut adanya upaya kreatif untuk memperoleh bantuan dana dari sumber luar. Diluar kerangka sumber dana institusi seperti telah disebutkan, aliran dana dari sumber luar dapat diperoleh dengan cara hubungan pembantuan. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Beranjak dari pengalaman yang ada, model hubungan pembantuan yang diharapkan dapat mengambil manfaat secara edukasional atau ekonomis, yaitu model agrimen, model pensponsoran, dan model pemerintahan. Deskripsi masing-masing model tersebut antara lain; 1. Model agrimen. Pada model ini bantuan manusia dan sumber capital dicapai dengan agrimen diantara dua institusi tanpa kehilangan identitas institusinya. Rasional dari model ini adalah fleksibilitas, kesukarelaan berkolaborasi, dan memelihara keragaman. Pada model ini, masing-masing institusi bebas untuk membawa partner akademik 9 Daroesman, Ruth, pembiayaan Pendidikan Di Indonesia, Jakarta; Penerbit Indonesia Raya, 1975, Hal; 21-23 3419 dan fasilitas dari institusinya, tanpa ada hambatan dilihat dari identitas organisasi. Bentuk kerjasamanya antaralain; a. Konsorsium lintas lembaga b. Konsorsium lintas departemen c. Pengembangan staf bersama-sama d. Kerjasama program penelitian e. Layanan resiprokal, dan f. Penggunaan bangunan secara bersama-sama, dsb. 2. Model pensponsoran. Pada model ini merepresentasikan aransemen diantara sebuah organisasi besar, yang sudah benar-benar mapan, dan bonafide dalam pendanaan dengan sebuah organisasi lain yang sangat memerlukan bantuan dana. Lembaga yang bertindak sebagai sponsor berhak menentukan criteria aspek akademik dan peralatan yang diperlukan sebagai persyaratan pemberian bantuan. Pola pensponsoran ini menguntungkan karena membuka peluang optimalisasi sumber daya yang ada dari lembaga sponsor untuk menghilangkan kejenuhan yang potensial. 3. Model pemerintahan, Model ini merupakan sebuah model ketika pemerintah menjadi penyandang dana sekaligus menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara proyek. Dengan pola ini akan didapat beberapa keuntungan, antara lain; a. Sumber-sumber relative terkonsentrasi pada satu institusi, tidak tersebar pada banyak institusi. b. Adanya konsentrasi sumber-sumber mendorong kualitas tinggi dalam bidang pembelajaran, penelitian, pengabdian, layanan kesiswaan. c. Aksibilitas sumber fasilitas membantu optimism penggunaan sumber-sumber 3520 d. Pola manajemen tunggal memungkinkan gerak pekerjaan dilakukan secara 4. DISTRIBUSI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN Ada beberapa Peran tingkat ketersediaan dana penyelenggaraan pendidikan diantaranya, sebagai berikut; a. Peran Ketersediaan Biaya untuk Ketenagaan b. Peran ketersediaan dana untuk pengadaan dan pemanfaatan sarana –prasarana c. Peran ketersediaan dana untuk biaya operasional11 Dalam buku dasar-dasar perencanaan pendidikan dijelaskan bahwa ada beberapa komponen yang perlu dibiayai pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah, komponen-komponen itu antaralain; 1 Untuk pelaksanaan pelajran per-murid atau perkelas 2 Untuk tata usaha sekolah 3 Untuk kesejahteraan pegawai 4 Untuk porseni pecan olahraga dan seni sekolah 5 Untuk penyediaan buku laporan pendidikan 6 Untuk penyelenggaraan UAN 7 Untuk pengadaan STTB 8 Untuk supervise 9 Untuk pembinaan pengelolaann subsidi atau bantuan 10Untuk 10 Danim Sudarwan, Visi Baru Manajemen Sekolah, Jakarta; Bumi Aksara, 2008. Hal; 149-150 Asri Physic 07_UNHALU Makalah pembiayaan 12 3621 Seluruh komponen haruslah memperoleh perhatian yang sama, karena seluruh komponen akan saling berkaitan dan seluruhnya mendukung tercapainya mutu pendidikan di sekolah itu sendiri. Komponen di atas, belum sepenuhnya memenuhi segala kebutuhan dari penyelenggaraan pendidikan di sekolah, misalnya untuk pemeliharaan sekolah belum dimasukkan pada komponen tersebut. Pendanaan untuk pemeliharaan sekolah, dananya dimasukkan dalam program inpres sekolahdan untuk pemeliharaan sekolah sebesar 51% prosentase dana yang diberikan oleh pemerintah dapat diketahui berdasarkan data yang dikutip dari buku studi model pembiayaan pendidikan dasar 9tahun, antara lain sebagai berikut; a. pemeliharaan sekolah 51,88% b. penyelenggaraan pelajaran 12,26% c. kesejahteraan pegawai 16,90% d. tata usaha 5,70% e. penyelenggaraan EBTA, pengadaan STTB 5,20% 5. EVALUASI TERHADAP PENGGUNAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN Sebelum membahas mengenai evaluasi terhadap penggunaan pembiayaan pendidikan di sekolah, terlebih dahulu peneliti akan membahas mengenai pengawasan terhadap anggaran pendidikan. Konsep Pengawasan Konsep dasar tentang pengawasan anggaran bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Dengan kata lain, pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektivitas dan efesiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. Pertanyaan pokok yang berkaitan dengan pengawasan anggaran adalah seberapa besar tingkat kesesuaian antara biaya yang dialokasikan untuk setiap komponen dalam anggaran dengan realisasi anggaran. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara 3722 rencana dengan realisasinya, maka perlu diambil tindakan-tindakan perbaikan dan jika perlu diproses secara hukum. Pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan dibandingkan dengan standard an mengoreksi kesenjangan-kesenjangan maka proses pengawasan tidak akan terlaksana tanpa Tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Prinsip-Prinsip Pengawasan Dalam kebijakan umum pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Rakernas, 1999, dinyatakan bahwa sistem pengawasan harus berorientasi pada hal-hal berikut a Sistem pengawasan funsional yang dimulai sejak perencanaan yang menyangkut aspek penilaian kehematan, efisiensi, efektivitas yang mencakup keseluruhan aktivitas program disetiap bidang organisasi. b Hasil temuan pengawasan harus ditindaklanjuti dengan koordinasi antara aparta pengawasan dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait turut menyamakan persepsi, mencari pemecahan bersama atas masalah yang dihadapi. c Kegiatan pengawasan hendaknya lebih diarahkan pada bidang-bidang yang strategis dan memperhatikan aspek manajemen. d Kegiatan pengawasan hendaknya memberi dampak terhadap penyelesaian masalah dengan konsepsional dan secara meneluruh. e Kegiatan pengawasan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi teknis, sikap, dedikasi dan integrasi pribadi yang baik. 13 Fattah, landasan Manajemen Pendidikan, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya. 2006. h. 101 3823 f Akurat, artinya informasi tentang kinerja yang diawasi memiliki ketepatan data atau informasi yang sangat tinggi g Tepat waktu, artinya kata yang dihasilkan dapat digunakan sesuai dengan saat untuk mengadakan perbaikan h Objektif dan komprehensif i Tidak mengakibatkan pemborosan atau in-efisiensi j Tindakan dan kegiatan pengawasan bertujuan untuk menyamakan rencana atau keputusan yang telah dibuat k Kegiatan pengawasan harus mampu mengoreksi dan menilai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana Prosedur Pengawasan Secara sederhana proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu; a. Memantau memonitoring b. Menilai, dan c. Melaporkan hasil-hasil temuan, kegiatan atau memonitoring dilakukan terhadap kinerja aktual actual performance, baik dalam proses maupun hasilnya. Aktivitas yang sedang dan telah dilakukan terhadap kinerja aktual actual performance, baik dalam proses maupun hasilnya. Aktivitas yang sedang dan telah dilaksanakan diukur berdasarkan criteria-kriteria yang telah digariskan dalam perencanaan. Apakah terdapat penyimpangan deviasi maka diusahakan adanya perbaikan dan korelasi yang direkomendasikan kepada pimpinan evaluasi. Di bawah ini merupakan gambar skematik kegiatan proses pengawasan anggaran dapat dilakukan sebagai berikut; INPUT PROSES 14 Fattah, Nanang, Dr, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, cet-3, Bandung; Rosdakarya, 2004, Hal; 65-66 3924 Dalam proses pengawasan terdapat beberapa unsur yang perlu mendapat perhatian, yaitu; a Unsur proses, yaitu usaha yang bersifat kontinu terhadap suatu tindakan yang dimiliki dari pelaksanaan suatu rencana sampai dengan hasil akhir yang diharapkan. b Unsure adanya objek pengawasan, yaitu sesuatu yang menjadi sasaran pengawasan, baik penerimaan maupun pengeluaran c Ukuran dan standarisasi dari pengawasan d Tehnik-tehnik pengawasan Langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengawasan, yaitu; a Penetapan standar atau patokan yang dipergunakan berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya dan waktu. b Mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan c Mengidentifikasikan penyimpangan deviasi d Menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi Pemeriksaan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai, baik catatan record dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan dan standar-standar yang berlaku. Dalam pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh luar lembaga external audit seperti badan pemeriksa keuangan BPK atau akuntan public yang mempunyai 4025 sertifikasi dan pimpinan langsung internal audit terhadap penerimaan dan pengeluaran biaya. Hasil-hasil dari pemeriksaan, baik secara audit internal maupun audit eksternal berdasarkan atas temuan-temuan praktis di lapangan yang kemudian dilaksanakan, dibahas bersama kemudian direkomendasikan. Sasaran Pemeriksaan Audit a Pemeriksaan Kas Salah satu kegiatan pada pemeriksaan keuangan dan ketaatan ada peraturannya financial audit, yaitu pemeriksaan kas. Pemeriksaan ini untuk menguji kebenaran jumlah uang yang ada dengan membandingkan jumlah uang yang sebenarnya ada melalui catatannya. Sebagai ketentuan, dalam pemeriksaan kas harus dipenuhi syarat sebagai berikut; a. Pemeriksaan harus mempunyai surat bukti diri b. Pemeriksaan harus mempunyai surat tugas c. Pemeriksaan kas dilaksanakan pada hari keja d. Pemeriksaan kas harus dilakukan secara mendadak e. Pemeriksaan kas harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang Aturan umum dalam pembukuan setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah kwitansi, semua transaksi dicatat sesuai dengan urutan waktu kronologis. Setiap halaman buku kas harus dilengkapi dengan kepala surat atau kop surat, kolom catatan, nomor halaman, dan nama bulan. Setiap sisi halaman harus diparaf oleh kepala sekolah atau bendahara komite sekolah. Pada akhir bulan buku kas umum ditutup dengan membandingkan saldo yang tercatat pada buku kas dan saldo rekening di 4126 b Pemeriksaan Pengurusan Barang Pemeriksaan barang dilakukan terhadap seluruh persediaan barang yang ada. Pemeriksaan barang sifatnya lebih kompleks daripada pemeriksaan kas, daripada pemeriksaan kas, karena bukan saja banyaknya jenis barang, tetapi juga membandingkan jumlah barang yang ada dengan barang yang seharusnya ada. Pengawasan barang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan termasuk juga petugas BPK. Pemeriksaan dilakukan di gudang atau tempat penyimpanan barang atau tempat dilakukannya pencatatan. Apabila terdapat kerugian Negara yang disebabkan karena kelalaian petugas yang dapat dilakukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan barang dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut; a. Jika terdapat kesangsian dari pengurusan barang yang baik b. Jika terdapat penggantian dari pengurus barang yang lama kepada pengurus barang yang baru c. Pada akhir tahun anggaran untuk kepentingan pertanggungjawaban d. Pada saat tertentu apabila persediaan barang tidak terlalu banyak e. Apabila diperlukan akan mendukung pemeriksaan yang lain. c Tuntutan Ganti Rugi Dengan diadakannya pengawasan pada pengurusan uang atau barang dapat diketahui hal-hal sebagai berikut; a. Pemeriksaan berturut-turut memperlihatkan administrasi yang diteliti dari rasa tanggung jawab bendaharawan pemegang kas atau bendaharawan material yang dapat diuji. b. Pemeriksaan menimbulkan persangkaan ketidakwajaran terhadap hal yang masih diperlukan penyelidikan dapat tidaknya bendaharawan disalahkan c. Pemeriksaan menimbulkan dugaan keras adanya pelanggaran umum 4227 Bendahrawan dapat dituntut untuk mengganti kerugian berdasarkan pasal 77 ICW, sedangkan pengawasan dapat dituntut juga berdasarkan pasal 74 ICW. d Pemeriksaan Anggaran Pre-Audit Pemeriksaan ini biasa dilakukan oleh akuntan dengan istilah internal control pengendalian item yang meliputi rencana organisasi dan semua metode serta kebijaksanaan yang terkoordinasi dalam suatu kantor untuk mengamankan harta kekayaan, menguji ketetapan dan sampai berapa jauh data dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditatati kebijaksanaan pimpinan yang telah Dalam pengawasan, keterlibatan pengawas pihak eksternal sekolah juga dibutuhkan ini Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, pengawasan keuangan pihak eksternal sekolah dilaksanakan oleh petugas dari Bawasda, dan Dinas Pendidikan, baik dana yang bersumber dari pemerintah UYHD, OPF, dan DBO maupundana dari masyarakat orangtua peserta didik. Pengawasan Manajemen keuangan sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Bawasda tersebut dilakukan secara rutin satutahun sekali melalui pemeriksaan pembukuan keuangan sekolah. Secara umum Kegiatan pengendalian atau pengawasan anggaran meliputi rencana penerapan anggaran, catatan transaksi pemasukan dan pengeluaran pembukuan serta laporan yang transparan dan akurat akuntabilitas Konsep Evaluasi Evaluasi merupakan tahap terakhir setelah tahap perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi. Evaluasi didefinisikan oleh Fattah sebagai proses pembuatan pertimbangan menurut suatu perangkat criteria yang 16 Fattah, Nanang, Dr, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, cet-3, Bandung; Rosdakarya, 2004, Hal; 66-72 4328 disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Fattah juga mengemukakan bahwa diantara tujuan evaluasi adalah untuk; a. Memperolah dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja, apa yang telah dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus. b. Menjamin cara kerja yang efektif dan efisien yang membawa organisasi kepada penggunaan sumber daya pendidikan manusia atau tenaga, sarana atau prasana, biaya secara efisien dan ekonomis. c. Memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpangan dilihat dari aspek tertentu seperti program tahunan, kemajuan Evaluasi merupakan elemen kunci dalam perencanaan. Jika sebuah sekolah mau belajar dari pengalaman dan tidak statis, maka proses evaluasi dan umpan balik harus menjadi elemen yang esensial dalam kulturnya. Proses evaluasi harus focus pada pelanggan, dan mengeksplorasi dua isu; pertama, tingkatan dimana sekolah mampu memenuhi kebutuhan individual para pelanggannya, baik internal maupun eksternal, dan kedua, sejauhmana sekolah mampu mencapai misi dan tujuan strategisnya. Untuk memastikan bahwa sebuah proses evaluasi mampu mengawasi tujuan individual dan sekolah tersebut, maka evaluasi tersebut harus dilakukan dalam tiga level evaluasi, diantaranya; a. Segera, yaitu melibatkan pemeriksaan harian. Tipe evaluasi ini biasanya berlangsung secara informal dan dilakukan oleh individu guru atau pada tingkat tim. b. Jangka pendek, yaitu membutuhkan cara yang lebih terstruktur dan lebih spesifik, yang menjamin bahwa pelajar sudah berada dalam jalur yang seharusnyadan sedang meraih potensinya. Tujuannya evaluasi pada tingkatan ini adalah untuk memastikan perbaikan bagi segala sesuatu yang harus diperbaiki. Evaluasi jangka pendek dapat digunakan sebagai sebuah metode control mutu yang menyoroti kesalahan dan masalah. 17 4429 c. Jangka panjang, yaitu sebuah evaluasi terhadap kemajuan dalam mencapai tujuan strategis. Evaluasi ini merupakan evaluasi yang dipimpin langsung oleh institusi secara keseluruhan. Tipe evaluasi ini dilakukan sebagai sebuah usaha pembuka dalam memperbaharui rencana strategis. Tujuan terpenting dari evaluasi ini adalah Fungsi evaluasi pada masing-masing tahap berbeda satu sama lainnya. Evaluasi sering dilihat sebagai sebuah upaya pencegahan. Ia bertujuan untuk menemukan apa yang benar dan apa yang salah, serta meggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pencegahan dari kesalahan agar tidak terulang kembali merupakan fungsi evaluasi yang valid, namun ia memiliki kekurangan yang mendasar. Evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat diidentifikasi ke dalam tiga hal, yaitu pendekatan pengendalian penggunaan alokasi dana, bentuk pertanggung jawaban keuangan sekolah, dan keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah. Monitoring dan evaluasi harus sesuai dengan sekolah standar nasional yang salah satunya yaitu membahas tentang standar pembiayaan sekolah antaralain19; No. Komponen Aspek Jenis dokumen SNP 1 Biaya Investasi Penyusunan RAPBS Dokumen keterlibatan stakeholders dalam menyusun RKS dan RKAS untuk pengembangan investasi sekolah Sarana dan prasarana Dokumen catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara meyeluruh Pengembangan pendidik dan tenaga pendidikan Dokumen pembelanjaan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Rencana Kerja anggaran Sekolah RKAS untuk 18 Sallis Edward, Total Quality Management in Education Manajemen Mutu Pendidikan, Jogjakarta; IRCISoD, 2006, Hal;236-237 19 KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL, instrument Dokumen Portofolio Monitoring dan 4530 pemenuhan SNP Modal kerja Dokumen modal kerja operasional untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir untuk pemenuhan SNP 2 Biaya Operasional Gaji pendidik Dokumen pembayaran gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain-lain pendidik pada tahun berjalan untuk pemenuhan SNP Gaji tenaga kependidikan Dokumen pembayaran gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain tenaga kependidikan pada tahun berjalan untuk pemenuhan SNP Kegiatan pembelajaran Dokumen pengalokasian biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir untuk pemenuhan SNP Kegiatan kesiswaaan Dokumen pengalokasian dana untuk kegiatan kesiswaan untuk pemenuhan SNP ATK Dokumen pengeluaran biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran dalam pemenuhan SNP Bahan habis pakai Dokumen pengeluaran biaya pengadaaan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran Alat habis pakai Dokumen pengeluaran biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran Kegiatan rapat Dokumen pengeluaran biaya pengadaan rapat Transport dan perjalanan dinas Dokumen pengeluaran biaya pengadaan transport dan perjalanan dinas Penggandaan soal-soal ujian Dokumen pengeluaran biaya penggandaaan soal ujian Daya dan jasa Dokumen pengeluaran biaya pengadaan daya dan jasa 4631 Kegiatan operasional pendidikan tidak langsung Dokumen pengalokasian anggaran untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir. 3 Biaya operasional Sumbangan pendidikan Dokumen bukti penggunaan sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan. Uang sekolah Dokumen pemungutan atau sumbangan uang sekolah Subsidi silang Dokumen subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu Biaya operasional lain Dokumen penggalangan biaya operasional lain di samping iuran komite rutin dan fisik sekolah Penetapan biaya operasional Dokumen pengambilan keputusan dalam penetapan dana dari masyarakat sebagai biaya operasional dilakukan degan melibatkan berbagai pihak Pengelolaan biaya operasional Dokumen pengelolaan dana dari masyarakat 4 Trasnparasi dan akuntabilitas Pedoman pengelolaan keuangan Dokumen pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKAS RAPBS Pembukuan biaya operasional Dokumen pembukuan biaya operasional Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya pada pemerintah atau yayasan dokumen hasil audit penggunaan dana Bagaimanapun sekolah harus menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak yang memberikan biaya pendidikan yang dikelola oleh sekolah. Misalnya dana dari asal komite sekolah, maka laporan pertanggungjawaban harus disampaikan kepada komite sekolah atau atas pemanfaatan-pemanfaatan dana itu. Misalnya dana 4732 yang berasal dari donatur untuk pembelian buku sekolah, maka kepala sekolah harus membuat laporan pertanggungjawaban atas pemakaian dana tersebut. Seluruh laporan keuangan sekolah akan dilakukan pengecekan secara acak atau total oleh eksternal audit, atau petugas pemerintah yang memiliki kompetensi melakukan audit atas instansi public. Komite sekolah secara periodic haruslah menerima laporan keuangan pihak sekolah bahkan mendiskusikan dalam suatu forum. Pengecekan dari pemerintah sifatnya akan sangat mendalam. Setiap rupiah yang dibelanjakan akan dilakukan pengecekan mana bukti pembayarannya, mana bukti penyerahannya, dan mana barangnya. Apakah ada kesesuaian antara kuitansi dengan jenis barang yang dibeli. Kepala sekolah harus bertanggung jawab responsible atas pemakaian rupiahnya, laporan harus transparan transparansi dan siap digugat akontabel manakala pemakaian rupiah tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kepala sekolah memiliki wewenag membelanjakan semua rupiah yang dimiliki sekolah untuk menunjang kelancaran kegiatan sekolah dan memberikan pelayanan pembelajaran sebaik-baiknya kepada siswa. Kepala sekolah tidak boleh terlalu pelit membelanjakan uang sekolah yang dapat menyebabkan proses belajar mengajar siswa jadi terganggu. Atau sebaliknya kepala sekolah tidak boleh terlalu boros sehingga uang sekolah habis sebelum mas keuangan itu berakhir. Keduanya menunjukkan keuangna sekolah tidak efisien. Kemudian bila ada revisi anggaran, maka suatu organisasi disusun berdasarkan asumsi-asumsi bahwa kondisi tertentu akan berlaku selama tahun anggaran. Jika kondisi sesungguhnya ternyata berbeda dengan yang diasumsikan maka sangat mungkin untuk melakukan revisi anggaran. 4833 Revisi anggaran dapat dilaksanakan dengan salah satu dari dua macam prosedur berikut; a. Dilakukan secara sistematis, misalnya setiap triwulan, semesteran, dan sebagainya b. Hanya dilakukan jika kondisi yang mendasari penyusunan anggaran menyimpang dari yang diasumsikan Dari uraian-uraian di atas penulis mengadopsi konsep pembiayaan menurut Nanang Fattah untuk melandaskan konsep kerangka berpikir sebagai berikut; B. KERANGKA BERPIKIR Sebagaimana penulis ketahui bahwa pembiayaan pendidikan di sekolah memiliki peranan penting, pembiayaan pendidikan menyangkut masalah tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran dan aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan. Fungsi pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan sekolah. Karena pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat dilepaskan dari masalah biaya atau moneter. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya dalam waktu yan relative sigkat. Oleh karena itu uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat, maupun orang tua keluarga untuk menghasilkan pendidikan atau membeli pendidikan bagi anaknya harus dipandang sebagai investasi. Apa yang dikemukakan di atas menjadi penting apabila sekolas sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan, yang salah satu keberhasilannya dipengaruhi oleh pengelolaan pembiayaan pendidikan yang baik. Namun pada kenyataannya, sekolah belum efektif dalam melaksanakan pembiayaan pendidikan. Hal itu bisa dilihat dari hal berikut; 1 kurangnya keterlibatan guru dan komite dalam penyusunan RAPBS, 2 kurang kreatifnya sekolah dalam pengelolaan sumber dana untuk memperlancar program sekolah, 3 kurang seimbangnya penyaluran atau distribusi terhadap dana 20 Sony Yuwono, dkk, Penganggaran Sektor PublikPedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD, Malang; Bayumedia Publishing, 2005. h. 34 4934 yang diperoleh, 4 kurangnya keterlibatan pihak luar seperti komite sekolah dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana sekolah, agar terciptanya transparansi keuangan sekolah. Sedangkan sekolah dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman sehingga sekolah perlu melakukan peningkatan-peningkatan mutu pendidikan melalui pembiayaan pendidikan yang efektif. Dengan membandingkan pelaksanaan pembiayaan pendidikan di sekolah dengan keadaan nyata di sekolah yang menjadi sasaran penelitian, maka tergambarlah permasalahan yaitu lemahnya pelaksanaan pembiayaan pendidikan di sekolah. Akan tetapi, muncul permasalah dalam upaya pencapaian peningkatan pembiayaan pendidikan tersebut yakni, belum terpenuhinya keterlibatan guru dan komite dalam penyusunan RAPBS, kurang kreatifnya sekolah dalam pengelolaan sumber dana untuk memperlancar program sekolah, evaluasi pembiayaan pendidikan tidak melibatkan komite sekolah dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana sekolah. Dalam upaya mencapai tujuan di atas, maka masalah-masalah di atas perlu dicarikan solusinya melalui beberapa strategi kegiatan seperti; 1 kegiatan pedoman penyusunan RAPBS yang baik, 2 kegiatan promosi sekolah untuk memperoleh sumber dana dari donatur agar tidak terjadiya kekurangan dana, 3 kegiatan pembinaan dari yayasan agar lebih baik dalam penyusunan RAPBS, yaitu pada kegiatan pengawasan dan evaluasi komite dilibatkan agar terjadinya transparansi keuangan sekolah. Dengan demikian melalui beberapa peningkatan sekolah dalam hal pembiayaan pendidikan, maka diharapkan akan terjadi peningkatan pembiayaan pendidikan yang baik, yang akan berdampak pada keberhasilan sekolah untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan visi dan misi lembaga pendidikan dalam pengelolaan pendidikan untuk di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta Selatan. 5035 BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Tujuan penelitian Dalam penelitian pembiayaan pendidikan ini penulis mempunyai tujuan antara lain; 1. Untuk mengetahui pengelolaan pembiayaan dalam penyusunan RAPBS di MA An Najah Petukangan Selatan Jakarta. 2. Upaya sekolah dalam meningkatkan pembiayaan pendidikan di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta. 3. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta. B. Tempat dan Waktu Penelitian Tempat penelitian dilaksanakan di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada masa dan bulan belajar mengajar efektif yaitu dari bulan Juli sampai dengan Agustus, sehingga memudahkan penelitian untuk menjaring data dan informasi yang dibutuhkan dari responden. Hal ini untuk memungkinkan peneliti memahami lebih dalam obyek penelitian, kemudian benar-benar mendapatkan gambaran jelas tentang obyek tersebut. 5136 C. Pendekatan dan Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan suatu kegiatan atau keadaan tertentu yang terlebih dahulu menganalisis kejadiannya, untuk kemudian dibandingkan dengan teori yang ada. Dalam hal ini penelitian akan mengadakan observasi untuk megumpulkan keterangan seluas-luasnya mengenai hal tersebut Responden dalam penggalian data dan penelitian ini adalah direktur pendidikan, kepala sekolah, bendahara. Sesuai dengan sifat dan tujuan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data yang juga bersifat kualitatif, yaitu menggunakan tehnik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Setelah data terkumpul dilakukan analisa kualitatif dengan tahapan proses klasifikasi dan kategorisasi data kemudian di interfikasi dengan mengacu kepada kerangka berfikir penelitian. D. Teknik dan instrumen pengumpulan data Studi lapangan field research, yaitu menggunakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan yang terdapat dilapangan berdasarkan kenyataan yang ada dengan melakukan; 1. Observasi Teknik ini digunakan untuk merekam bentuk-bentuk pelaksanaan RAPBS, khususnya proses keuangan pada tahap perencanaan melalui pengamatan dokumen-dokumen dan proses pelaksanaan kegiatan keuangan. 2. Wawancara Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai. 5237 Wawancara digunakan peneliti untuk menganalisa data dan informasi tentang pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan di sekolah. Sumber datanya terdiri dari direktur pendidikan, kepala sekolah, dan bendahara MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta. Informasi yang dibutuhkan antaralain; 1. Perencanaan dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di sekolah meliputi; keterlibatan guru dan komite dalam penyusunan RAPBS 2. Pengelolaan sumber dana untuk memperlancar program sekolah seperti SPP, BOS, uang dari donatur lain. 3. Distribusi atau pemakaian terhadap dana pendidikan, meliputi; efektifnya pelaksanaan pembiayaan pendidikan meliputi gaji dan honor, pengadaan barang dan jasa, kebutuhan lain seperti konsumsi, rapat, pertanggung jawaban pembiayaan sekolah dan sebagainya. 4. Evaluasi terhadap penggunaan dana pendidikan, meliputi; keterlibatan pengawas eksternal seperti komite sekolah, agar terciptanya transparansi pembiayaan sekolah. 3. Studi Dokumentasi Studi dokumentasi digunakan untuk melihat fakta dan hasil pelaksanaan pembiayaan pendidikan dalam mencapai peningkatan mutu pendidikan Dokumen yang diteliti meliputi; RAPBS, buku bayaran sekolah, buku kas pemasukan dan pengeluaran pembiayaan. Tehnik penelitian yang utama adalah wawancara, yaitu mewawancarai Direktur pendidikan, Kepala sekolah dan bendahara untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MA An Najah Petukangan Selatan Jakarta. 5338 E. Kisi-kisi Instrument Pengumpulan Data Tabel 1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian Pembiayaan pendidikan di MA An-Najah Petukangan selatan, Jakarta NO VARIABEL DIMENSI INDIKATOR JUMLAH 1 Pembiayaan pendidikan 1. Profil Sekolah 2. Perencanaan pembiayaan pendidikan.  Latar belakang berdirinya sekolah  Visi dan misi sekolah  Struktur organisasi  Keadaan sumber daya manusia  Keadaan sarana dan prasarana  Prestasi yang pernah diraih  Merencanakan rangkaian biaya yang dibutuhkan  Merencanakan program-program yang menjadi prioritas  Memperkirakan biaya perencanaan itu  Kapan dan Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan RAPBS  Siapa yang bertanggung jawab dalam penyusunan 6 5439 3. Identifikasi Sumber Dana 4. Distribusi pembiayaan pendidikan 5. Evaluasi dan pengawasan pembiayaan pendidikan RAPBS  Sumber dana  Besarnya sumber dana  Pembukuan terhadap pendapatan  Alokasi pengunaan dana  Sisa distribusi dana Pengawasan anggaran  Memantau penggunaan pembiayaan pendidikan  Melaporkan hasil-hasil temuan dan kegiatan  Pemeriksaan terhadap kas  Hal apa saja yang dilakukan dalam pengawasan Evaluasi  Apakah ada kegiatan evaluasi  Kapan evaluasi dilaksanakan.  Siapa saja yang melakukan evaluasi  Kepada siapa dipertanggungjawabkan hasil evaluasi  Tindak lanjut hasil evaluasi 3 2 153 dijadikan tahap pengendalian, dimana uang yang digunakan selama satu semester dapat terkendali sehingga uang digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam pelaksanaan manajemen keuangan senantiasa diawasi oleh tim pengawas internal yang dibentuk oleh pihak sekolah yang benar-benar dapat diandalkan kemempuan dan kejujurannya, kegiatan pengawasan ini dilakukan secara berkala, kegiatan evaluasi keuangan sekolah selalu dilaksanakan pada akhir semester, guna mendapatkan informasi tentang hasil dari kegiatan tersebut, dimana informasi hasil ini kemudian akan dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Seharusnya Kegiatan evaluasi pengelolaan keuangan sekolah melibatkan guru, serta komite sekolah. Setelah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembelajaran usai dilakukan yang menggunakan keuangan sekolah selanjutnya adalah membuat laporan pertanggung jawaban LPJ dibuat oleh semua yang telah ditujuk sebagai penanggung jawab atas dana yang diperuntukan. LPJ tersebut kemudian akan diaudit oleh internal audit, terhadap kegiatan yang akan dilakukan apakah sesuai dengan perencanaan atas proposal yang telah diajukan. Laporan pertanggungjawaban menjadi bahan referensi terhadap perencanaan keuangan serta pengelolaan keuangan guna meningkatkan efesiensi serta efektifitas dari penggunaan dana tersebut. Permasalahan yang timbul dari tahap pengawasan dan evaluasi adalah bahwa sekolah tidak melibatkan komite dalam proses pengawasan dan evaluasi sehingga terjadinya keragu-raguan terhadap pelaksanaan pembiayaan di sekolah. Solusi dari permaslahan di atas adalah bahwa sekolah seharusnya melibatkan komite dalam proses kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap pembiayaan pendidikan guna terciptanya pembiayaan pendidikan yang baik serta terciptanya transparansi keuangan sekolah. Komite juga dapat memberikan masukan-masukan kepada sekolah tentang pelaksanaan pembiayaan pedidikan yang efektif. 254 Dari penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahawa pengelolaan pembiayaan pendidikan di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta Selatan belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat melalui perencanaan RAPBS , sekolah hanya melibatkan kepala sekolah, bendahara, dan pihak yayasan, sumber dana, sekolah hanya memiliki sumber dana yang mayoritas berasal dari walimurid atau siswa, distribusi atau penyaluran, sekolah mayoritas penyaluran dana itu untuk gaji guru atau kesejahteraan pegawai, pengawasan dan evaluasi, sekolah tidak melibatkan komite sekolah dalam proses pengawasan dan evaluasi ini. Upaya sekolah dalam meningkatkan pembiayaan pendidikan di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta. 1 kegiatan pedoman penyusunan RAPBS yang baik, 2 kegiatan promosi sekolah untuk memperoleh sumber dana dari donatur agar tidak terjadiya kekurangan dana, 3 kegiatan pembinaan dari yayasan agar lebih baik dalam penyusunan RAPBS, yaitu pada kegiatan pengawasan dan evaluasi komite dilibatkan agar terjadinya transparansi keuangan sekolah. 355 BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut 1. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta Selatan belum efektif. Dikarenakan dalam langkah-langkah pelaksanaan masih ada beberapa kegiatan yang belum maksimal dilakukan, yaitu dalam perencanaan RAPBS, sumber dana, distribusi, pengawasan dan evaluasi pembiayaan pendidikan. Seperti; Perencanaan dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di sekolah meliputi; keterlibatan guru dan komite dalam penyusunan RAPBS, kurang kreatifnya sekolah dalam pengelolaan sumber dana untuk memperlancar program sekolah, distribusi atau pemakaian terhadap dana pendidikan, meliputi; kurang efektifnya penyaluran terhadap pembiayaan pendidikan, evaluasi terhadap penggunaan dana pendidikan, meliputi; kurangnya keterlibatan pengawas eksternal seperti komite sekolah, agar terciptanya transparansi pembiayaan sekolah. 2. Tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang belum maksimal dilaksanakan karena adanya pengendalian kurang dilaksanakan dari tahap perencanaan RAPBS sampai dengan evaluasi pembiayaan. 456 B. SARAN 1. Untuk manajemen MA AN-NAJAH PETUKANGAN SELATAN JAKARTA supaya melibatkan guru dalam penyusunan RAPBS, karena akan dapat menimbulkan kerjasama yang baik antara yayasan dengan guru yang terkait, dan juga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akutabilitas pengelolaan kuangan sekolah. 2. Untuk manajemen MA AN-NAJAH PETUKANGAN SELATAN JAKARTA tetap mengawasi penggunaaan keuangan sekolah guna mengantisipasi penyalahgunaan keuangan. 3. Lembaga pendidikan MA AN-NAJAH PETUKANGAN SELATAN JAKARTA diharapkan dapat mengoptimalkan kegiatan evaluasi yang dilakukan setiap akhir semester menjadi evaluasi dilakukan setiap kegiatan yang menggunakan dana sekolah, sehingga pihak manajemen MA AN-NAJAH PETUKANGAN SELATAN JAKARTA mendapatkan sejumlah informasi mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program yang telah dilaksanakan atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta dapat mempertahankan tingkat efektif dan efesien keuangan sekolah dalam perencanaan maupun pengelolaan. 4. Kepada Kepala sekolah, Bendahara, dan pihak Yayasan untuk lebih meningkatkan kerja sama dalam hal pelaporan dan penerimaan keuangan supaya lebih terkontrol lagi. 557 DAFTAR PUSTAKA Undang-undang Dasar dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendidikan Tahun 2003 Tentang SistemPendidikan Nasional, Jakarta; Depag. 2005 Prof. Dr. Dedi Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah Bandung; Rosydakarya. 2004 Dr. Handoko, MBA, Manajemen edisi ke-2 Jogjakarta; BPPE. 1998 Syaiful Sagala, Manajemen Berbasis Sekolah Dan Masyarakat Strategi Memenangkan Persaingan Mutu, Jakarta; Multima. 2004 Piet A Sehartian, Dimensi Administrasi Pendidikan, Surabaya; Usaha Dr. Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan Cet-3, Bandung; Rosdakarya. 2004 Ruth Daroesman, Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia, Jakarta; PT. Badan Penerbit Indonesia Raya. 1975 Jusuf Enoch, Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan, Jakarta; Bumi Aksara. 1995 Sony Yuwono, Dkk, Penganggaran Sektor Publik, Malang; Bayumedia Publishing. 2005 Prof. Dr. Lexy MA, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya. 2007 Edward Sallis, Total Quality Management Manajemen Mutu terpadu, Jogjakarta; IRCISoD. 2006 Dr. Nanang Fattah, landasan Manajemen Pendidikan, Bandung; RosdaKarya. 2006 658 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Bandung; Rosdakarya. 2005 Danim Sudarwan, Prof. Dr, Visi Baru Manajemen Sekolah, Jakarta; Bumi Aksara, 2008 Dr. Harsono, Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan, Yogyakarta; Pustaka Book Publisher. 2007 KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL, instrument Dokumen Portofolio Monitoring dan Evaluasi, Jakarta; 2010 jurnal Manajemen sekolah Mengembalikan Manajemen Sekolah Kepada Masyarakat Asri Physic 07_UNHALU Makalah pembiayaan} MASANNAJAH Jakarta Selatan. Alamat lokasi : Jalan Ciledug Raya No.10, RT.1/RW.4, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Petukangan Sel., Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12270, Indonesia. Nomor pokok sekolah nasional (NPSN) untuk MAS ANNAJAH di Jakarta Selatan, provinsi DKI Jakarta adalah 20109380. Kontak SD Islam Al-Masnuniyah merupakan sekolah dasar yang melayani pengajaran jenjang pendidikan dasar di Kota Jakarta Selatan. Adapun pelajaran yang diberikan meliputi semua mata pelajaran wajib sesuai kurikulum dan tambahan nilai-nilai agama. SD Islam Al-Masnuniyah memiliki staf pengajar guru yang kompeten pada bidang pelajarannya sehingga

Discover10000 places to eat in MTS & MA Annajah and get the best restaurant promo from Traveloka Eats. Promos Partner with Us Saved My Booking. Pay. Payment . From TravelokaPay. Top-up and pay on the go using your UANGKU Balance! UANGKU Balance . Add your preferred cards and pay for your booking with a single tap!

UPDATEBIAYA MASUK SD INSAN TELADAN TAHUN 2022/2023 Biaya Masuk SD Insan Teladan tahun 2022/2023. SD AL MA'SOEM; Alamat: Yayasan Pendidikan Al Ma'soem (YPAM) Jl. Raya Cipacing No. 22 Jatinangor - Sumedang Telp. Biaya masuk SD Al Ma'soem yang informasi biayanya saya dapat langsung dari tetangga yang nyekolahin anaknya di sana. Uang

SyaratPendaftaran Pesantren Hidayatunnajah TA 2021/2022. Setiap calon santri atau siswa baru wajib mendaftar secara online melalui website resmi pesantren. Membayar biaya pendaftaran Rp150.000 untuk PAUD, TK, dan SD atau Rp400.000 untuk MTs & MA via kasir atau transfer, kemudian konfirmasi via SMS. Peserta akan mendapatkan username dan password.

Infotentang Gedung SD ISLAM ANNAJAH PETUKANGAN - SD di Kota Jakarta Selatan Kecamatan Pesanggrahan bisa anda peroleh di sini hanya di ke isi MojokertoPost.com

SpandukBoarding and Full Day School MTs Annajah Jakarta 2020 Pendaftaran MTs Annajah Jakarta Tahun Pelajaran 2020/2021. Islamic School Annajah Jakarta Sekolah Dasar Islam dan Madrasah Tsanawiyah "MENJADI ANAK SHOLEH YANG CERDAS DI ATAS MANHAJ SALAFUL UMMAH"

o945czq9cy.pages.dev/240

o945czq9cy.pages.dev/479

o945czq9cy.pages.dev/568

o945czq9cy.pages.dev/695

o945czq9cy.pages.dev/651

o945czq9cy.pages.dev/877

o945czq9cy.pages.dev/172

o945czq9cy.pages.dev/94

o945czq9cy.pages.dev/428

o945czq9cy.pages.dev/306

o945czq9cy.pages.dev/664

o945czq9cy.pages.dev/644

o945czq9cy.pages.dev/170

o945czq9cy.pages.dev/700

o945czq9cy.pages.dev/531

biaya masuk ma annajah petukangan