5 Peraturan Menteri Desa . ⇒ Tahun 2015 : Permendes 1/2015 tentang hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa [download] Permendes 2/2015 tentang pedoman musyawarah desa [download] Permendes 3/2015 tentang pendamping desa [download] Permendes 4/2015 tentang BUMDesa [download] Permendes 5/2015 tentang prioritas dana desa 2015 [download]
DemikianlahContoh Draf Perdes tentang Pengelolaan Sampah, sebagai salah satu bahan inspirasi bagi Bapak/Ibu yang saat ini sedang atau akan menyusun Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah. Silahkan dsesuaikan dengan kebutuhan di desa Bapak/Ibu masing-masing. Terima kasih.***amri.web.id
Nah berikut ini saya akan coba menerangkan beberapa larangan atau tindakan yang tidak diperbolehkan dalam kapasitas sebagai pejabat perangkat desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa. Mari kita mulai. Larangan perangkat Desa . Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang sering kita sebut Undang-Undang Desa. Terkait apa saja larangan dari pejabat perangkat desa diatur dalam pasal 51, berikut ini isi lengkapnya: KewenanganDesa, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pelestarian budaya seperti larangan perkawinan sedarah, dll; 3) Pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat; dan 4) Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan Dalamsebuah pemerintahan desa menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018, Peratuan yang perlu dimiliki oleh Pemerintahan Desa baik berupa Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah sebagai berikut : Peraturan yang harus ada di sebuah desa. 1. Perdes tentang RKPDes (Pasal 34 ayat 3 poin c). PERATURANKEPALA DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 01 TAHUN 2018. TENTANG. TATA CARA SEWA / LELANG DAN LELANG TANAH KAS DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang a. Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Desa Nomor 02 tahun 2015 Tentang pengelolaan tanah kas Desa agar memenuhi ketentuan Peraturandesa mempunyai kedudukan hukum tertinggi di desa dan mengikat bagi seluruh warga desa serta pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap desa tersebut. Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi derajatnya. Pemerintah kabupaten dapat membatalkan peraturan desa dan keputusan kepala desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. ContohSK Pemberhentian Perangkat Desa Karena Melanggar Larangan Dalam Ketentuan Pasal 6 huruf (e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat. contohperdes pungutan desa. peraturan desa karangsari kecamatan buayan kabupaten kebumen nomor : 04 tahun 2019 tentang pungutan desa dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala desa karangsari . menimbang : .
  • o945czq9cy.pages.dev/205
  • o945czq9cy.pages.dev/805
  • o945czq9cy.pages.dev/995
  • o945czq9cy.pages.dev/239
  • o945czq9cy.pages.dev/576
  • o945czq9cy.pages.dev/673
  • o945czq9cy.pages.dev/515
  • o945czq9cy.pages.dev/578
  • o945czq9cy.pages.dev/615
  • o945czq9cy.pages.dev/41
  • o945czq9cy.pages.dev/869
  • o945czq9cy.pages.dev/817
  • o945czq9cy.pages.dev/923
  • o945czq9cy.pages.dev/565
  • o945czq9cy.pages.dev/943

    • contoh peraturan desa tentang larangan